Tidak Pakai Demo, Ini Langkah Buruh Solo Tolak Pengesahan UU Cipta Kerja

Tidak Pakai Demo, Ini Langkah Buruh Solo Tolak Pengesahan UU Cipta Kerja
pekerja tunggal Hukum hak cipta kerja

Solopos.com, SOLO – Pekerja Kota Solo menolak ratifikasi UU Cipta Kerja tetapi tidak menggunakan demonstrasi atau demonstrasi di jalan.

“Kami menolak memanfaatkan jalur yang ada. Penolakan melalui media sosial. Turun ke jalan merupakan langkah terakhir jika kondisi memungkinkan,” kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Solo, Wahyu Rahadi, Senin. (12/10/2020).

Selain itu, Wahyu menambahkan, pekerja rentan terkena Covid-19. Jika seseorang terinfeksi dan dipastikan positif, para pekerja tersebut & # 39; tempat kerja bisa ditutup sementara dan mereka tidak bisa bekerja.

Satpol PP Karanganyar Panggil 20 Pelaku Usaha Perayaan, Ada Apa?

Salah satu langkah yang diambil TKI terkait penolakan pengesahan UU Cipta Kerja juga melalui pertemuan dengan Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo, Senin. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman dinas Walikota Kompleks Loji Gandrung, Solo.

Berdasarkan pemantauan Solopos.comPerwakilan serikat pekerja datang menemui Walikota Solo dan menyampaikan aspirasinya sejak pukul 09.00 WIB.

Selain KSPSI, serikat pekerja yang datang untuk menyampaikan aspirasinya adalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SBSI) 92 dan Serikat Pekerja Nasional (SPN).

8 Warga Karanganyar Meninggal Akibat Leptospirosis

Cluster Ketenagakerjaan

Wahyu Rahadi mengatakan, serikat pekerja telah sepakat dengan aparat keamanan dan Dinas Tenaga Kerja dan Industri (Disnakerperin) Kota Solo untuk tidak ikut demonstrasi.

Ia menjelaskan, TKI Solo menolak UU Cipta Kerja, khususnya klaster tenaga kerja karena ada gradasi dalam regulasi UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Aturan yang dihapus akan dimasukkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri yang menimbulkan ketidakpastian regulasi.

Solo Tambah 11 Kasus Covid-19, Satgas: Warganet Banyak Diabaikan dan Terlupakan, Masih Pandemi

“Saya khawatir pergantian pimpinan akan mengubah aturan. Undang-undang melalui DPR. Aturan yang hilang dan turunannya belum muncul ada kekosongan hukum,” ujarnya.

Wahyu menjelaskan, salah satu contoh RUU Cipta Kerja tentang pemutusan hubungan kerja memberikan pesangon 32 kali lipat gaji setelah masa kerja 24 tahun.

Baca:  Sanksi Sosial Sadarkan Pengguna Jalan Patuhi Protokol Kesehatan

Namun, dalam pembahasan DPR, gaji itu 25 kali lipat, dengan rincian pembayaran 19 kali gaji oleh majikan dan enam kali gaji pemerintah.

Risiko Covid-19 di rusun semakin tinggi, Wali Kota Solo mengingatkan warganya untuk selalu memakai masker

Dewan Pengawas

Menurutnya, dalam UU Cipta Kerja, TKI di Solo juga menyoroti dewan pengawas ketenagakerjaan aparatur sipil negara (ASN) yang belum maksimal menindak pelanggar. Para pekerja mengusulkan pengawas ketenagakerjaan dari kalangan pekerja.

“Saya punya kasus satu perusahaan tidak membayar upah minimum bahkan menghitung upah dengan jumlah jam. Jawaban pengawas masih diperbolehkan. Kalau ada hakim ad hoc akan lebih fair [adil], "Jelasnya.

Ketua DPC Serikat Pekerja Indonesia (SBSI) 92 Kota Solo, Endang Setyowati, meminta evaluasi terhadap UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dengan melibatkan pekerja.

Berita Duka, Pemilik Perusahaan Jamu Gujati Sukoharjo meninggal dunia

Buruh juga meminta penjelasan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) setiap lima tahun setelah lahirnya UU Cipta Kerja.

Sementara itu, Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo menjelaskan akan menyampaikan aspirasi para pekerja kepada pemerintah provinsi dan pusat.

Ulasan KHL

Rudy mencatat, dalam kesempatan itu serikat pekerja menyatakan menolak UU Cipta Karya Klaster Ketenagakerjaan, meminta peninjauan KHL. Tanyakan juga kepada dewan pengawas ketenagakerjaan bukan dari ASN tetapi dari pekerja yang kompeten.

Salah Aturan, Puluhan APK Gibran-Teguh dan Bajo diturunkan Tim Gabungan Bawaslu Solo

“Saya sampaikan ke gubernur, pengawasan ketenagakerjaan diserahkan kepada pekerja yang kompeten. Karena pengalaman pekerja bisa mendukung dewan pengawas,” terangnya.

Rudy menjelaskan, pembahasan UU Cipta Kerja tidak melibatkan pekerja dan tidak terbuka. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan menyampaikan aspirasi pekerja kepada pemerintah pusat.

Postingan Tidak Pakai Demo, Inilah Langkah Pekerja Solo Menolak Pengesahan UU Cipta Kerja muncul pertama kali di Solopos.com.