Mengelola Solo Kini dan Nanti

Mengelola Solo Kini dan Nanti

Solopos.com, SOLO – Kota Solo sedang ramai. Perubahan di kota ini selama dua dekade terakhir sudah terasa. Perubahan positif sekaligus perubahan negatif. Tentunya perubahan tersebut harus dikemas dan dimaknai sebagai modal untuk bergerak maju.

Pemandangan kota terus berubah. Beberapa di antaranya mengarah ke arah yang positif. Beberapa di antaranya mengarah ke arah negatif. Apalagi dengan sudut pandang aspek lingkungan dan kemanusiaan. Dinamika masyarakat juga berubah.

Sejak terjadinya perubahan besar dalam kehidupan bangsa ini pada tahun 1998, aspek pluralitas atau keberagaman yang menjadi kekayaan kota ini semakin kental di tengah agresivitas tersebut. Itu semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Keberagaman semakin diterima.

Bisnis pariwisata, perdagangan dan jasa semakin dominan. Ini adalah potensi yang harus diberdayakan oleh para pembangun dan pengembang kota, namun sekaligus bisa menjadi sumber masalah. Kota Solo berkembang pesat dalam dua kerangka besar.

Pertama, Kota Solo adalah bagian dari masyarakat global. Arus besar masyarakat global ini dibangun oleh pasar bebas yang melahirkan kapitalisme. Dalam konteks ini respon terhadap perkembangan – di sektor apapun – yang muncul didasarkan pada rasionalitas, penghormatan terhadap hak individu, dan empirisme.

Wujud nyata dari kebijakan praksis plural adalah kebijakan sektoral. Tidak terintegrasi. Menyelesaikan satu bisnis, tetapi memunculkan urusan baru di sektor lain. Pendekatan tersebut tidak terintegrasi lintas sektor.

Kedua, Kota Solo tidak bisa – bahkan tidak bisa – lepas dari akar budayanya. Akar budaya Kota Solo merupakan bagian dari narasi agung budaya agraria Indonesia yang memiliki prinsip tersendiri.

Akar budaya Kota Solo menjunjung tinggi religiusitas dan simbol ritual yang mencerminkan penguatan nilai-nilai yang mengikat warganya. Pertemuan kedua “kekuatan budaya” ini membuat Kota Solo menghadapi masalah sekaligus kekuatan untuk maju.

Yang jelas, sejarah panjang bangsa ini, termasuk kota Solo, menunjukkan kekuatan budaya lokalnya yang sangat luwes saat bertemu budaya asing atau baru.

Integritas atau berdampingan menjadi suatu kebutuhan. Budaya lokal tetap kuat, budaya asing diterima. Inilah salah satu kekuatan Kota Solo sekaligus permasalahan Solo di era Kiwari.

Perkembangan Kota Solo dalam segala aspeknya terwujud dalam perjalanan dialog antara logika pasar bebas dengan logika kearifan lokal. Zaman kuno yang teraktualisasi selama dua dekade terakhir adalah semacam kompromi.

Aktualisasi zaman kuno menjadi pilihan umum bagi semua elemen masyarakat urban ini. Arus besar ini sejalan dengan narasi ekonomi kreatif yang nampaknya menjadi salah satu arus utama dalam perkembangan kota ini dalam dua dekade terakhir.

Dialog antara dua wajah budaya ini tentu tidak hanya terwujud dalam perkembangan dan perubahan sektor sosial dan ekonomi. Tampaknya, sekarang dan di masa depan, semua sektor kehidupan di kota ini, hingga individu-individu, diwarnai oleh agen-agen kedua arus budaya tersebut.

Bertemu dua wajah budaya yang semakin intensif akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan tantangan besar bagi kepemimpinan Kota Solo saat ini dan masa depan.

Kepemimpinan di Kota Solo akan bertransformasi setelah pandemi Covid-19 mereda dan regenerasi pemimpin telah selesai. Kepemimpinan dalam konteks ini berarti kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan kota dengan kepala daerah sebagai pengelola atau konduktor.

Berbicara tentang kepemimpinan dalam konteks masa kini dan masa depan, harus dimaknai sebagai kerja kolektif untuk mengelola kota sekaligus bekerja berdasarkan kewenangan seorang kepala daerah.

Berbicara tentang kepemimpinan di Solo di era sekarang dan masa yang akan datang, tentu termasuk juga tentang kepemimpinan Soloraya. Memimpin Kota Solo dalam arti wilayah administratif juga berarti menjadi pelaksana – secara budaya dan sosial – pembangunan Soloraya.

Perkembangan lansekap kota yang begitu tergesa-gesa semakin memperkuat perlunya kolaborasi antar daerah di Soloraya dengan Kota Solo sebagai pusat pembangunan. Keberadaan tol trans-Jawa salah satunya Kota Solo merupakan peluang besar bagi pemberdayaan Kota Solo bersama dengan wilayah lain di Soloraya.

Baca:  2 Kebakaran di Karanganyar Sabtu, Rumah di Gondangrejo dan Colomadu

Tol trans-Jawa Kota Solo yang dipadukan dengan transportasi multimoda harus didayagunakan dengan imajinasi kepemimpinan yang tak terbatas agar benar-benar memberdayakan Kota Solo dan Soloraya. Keberadaan infrastruktur ini juga membawa perubahan pesat di berbagai sektor, terutama perdagangan, pariwisata dan jasa.

Partisipasi Egaliter

Ada pertemuan dua arus besar di sini yang akan diberdayakan untuk merebut dan memanfaatkan peluang perubahan yang terburu-buru ini, yaitu demokrasi dan data. Demokrasi sebagai mekanisme untuk menghasilkan pemimpin dan sistem kepemimpinan formal.

Datakrasi sebagai realitas menuntut adanya perubahan manajemen kepemimpinan yang lebih adaptif dan lebih aspiratif. Kata "datakrasi" saya kutip dari penjelasan Budiman Sudjatmiko, seorang politisi yang saat ini banyak bekerja di gerakan Indonesian Innovators 4.0.

Demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan rakyat, kekuasaan rakyat. Data dapat diartikan sebagai penentu kekuatan data. Demokrasi secara formal akan terwujud dalam kaderisasi pemimpin melalui Pilkada 2020. Datakrasi adalah tantangan dan kenyataan yang akan dihadapi oleh pemimpin baru.

Aktualisasi demokrasi adalah partisipasi dalam praksis pendaftaran (pemilu, kontestasi, seleksi), aspirasi dalam praksis legislatif (negosiasi, kepentingan, transaksi), dan penegasan atau penolakan dalam praksis kebijakan publik (sistem politik, legitimasi, keberpihakan).

Aktualisasi data merupakan klasifikasi dalam praksis registrasi (akuisisi, validasi, valuasi), kanalisasi dalam praksis pemodelan dan simulasi (pengolahan, analisis, visualisasi), dan implementasi atau implementasi dalam praksis kebijakan politik (akurasi, prediksi, ekspektasi).

Demokrasi yang bersinergi dengan data harus menciptakan ruang partisipasi yang lebih egaliter dan lebih luas. Menciptakan partisipasi yang dinamis dan bentuk-bentuk baru yang dilandasi keterbukaan dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi merupakan tantangan tersendiri dalam menata Kota Solo sekarang dan di masa depan.

Pola partisipasi ini perlu karena – dalam keyakinan saya – satu-satunya praktik untuk mensinergikan data dengan pola demokrasi yang terwujud dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis regulasi dan birokrasi. Dibutuhkan imajinasi tak terbatas untuk mengelola kenyataan ini.

Pola partisipasi egaliter ini melibatkan seluruh elemen Kota Solo dalam orkestrasi demokrasi dan database dengan pemimpin konduktor yang kebetulan juga berstatus kepala daerah yang tentunya akan bertransformasi menjadi politik anggaran partisipatif juga.

Politik anggaran (APBD) inilah yang akan menjadi tolak ukur perubahan atau tidaknya pengelolaan Kota Solo saat ini dan mendatang. Harus ada perubahan signifikan karena perubahan lanskap perkotaan di semua sisi memang menuntutnya.

Ruang gelap transaksi politik anggaran harus diterangi dengan data akurat dan partisipasi egaliter. Jika ini terwujud, agresivitas Kota Solo akan terwujud menjadi sebuah kemajuan yang memanusiakan warga kota ini. Bukan hanya perubahan lanskap yang telah meminggirkan warga perkotaan.

Memberdayakan semua potensi dan merebut peluang perubahan dengan imajinasi kepemimpinan yang tak terbatas menjadi penting karena ada sejumlah tantangan serius bagi perkembangan Kota Solo. Pertama, masalah konservasi (termasuk masalah lingkungan) dan keniscayaan pembangunan ekonomi (yang sering bertabrakan dengan masalah konservasi).

Kedua, konektivitas ekonomi yang merupakan akibat langsung dari perubahan lanskap perkotaan sejalan dengan perubahan wilayah yang lebih luas, termasuk agresivitas dalam skala global.

Ketiga, pelestarian lingkungan semakin krusial karena kini menjelma menjadi salah satu hal penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Keempat, menciptakan pola partisipasi sehingga warga dapat menjadi juru bicara kota tempat mereka tinggal. Kelima, mewujudkan konsep pendidikan lingkungan berbasis kearifan lokal.

Keenam, menciptakan birokrasi yang melayani tidak dapat dihindari. Ketujuh, promosi hak-hak sipil dan ekonomi, sosial dan budaya. Kedelapan, mewujudkan keadilan sosial.

Postingan Mengelola Solo Sekarang dan Nanti muncul pertama kali di Solopos.com.