6 Tahun Berlalu, Sengketa Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo Belum Rampung

6 Tahun Berlalu, Sengketa Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo Belum Rampung

Solopos.com, SUKOHARJO--Kasus sengketa pembangunan Ir. Soekarno antara PT Ampuh Sejahtera dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum selesai. Kasus sengketa tersebut telah bergulir selama 6 tahun dari tahun 2014 hingga sekarang.

PT Ampuh Sejahtera kembali melayangkan surat ke Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo berisi permohonan eksekusi kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selaku tergugat beberapa hari lalu. Sebelumnya, PT Ampuh Sejahtera pernah melakukan hal serupa beberapa bulan lalu. PT Ampuh Sejahtera selaku penggugat menagih uang dari tergugat sebesar Rp 6,2 miliar ditambah bunga enam persen per tahun mulai tahun 2013 hingga lunas. Nominal uang dan bunga yang harus dibayarkan Pemkab Sukoharjo hingga September sekitar Rp 9 miliar.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Tengah. Dalam Surat Perwakilan LHP BPK Jawa Tengah disebutkan bahwa PT Ampuh Sejahtera harus membayar denda Rp 7,4 miliar. Pemerintah kabupaten bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) sebagai Kejaksaan Negeri untuk menyelesaikan kasus sengketa tersebut.

CFR Tinggi, Jawa Tengah Belum Ada Rencana Ubah Deskripsi Kematian Covid-19

Putusan Eksekusi

Direktur Utama PT Ampuh Sejahtera, Ajiyono mengatakan, Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memutus eksekusi perkara sengketa pembangunan Pasar Ir. Soekarno. Pengadilan Negeri Sukoharjo memerintahkan tergugat untuk membayar uang kepada PT Ampuh Sejahtera selaku penggugat sebesar Rp6,2 miliar ditambah bunga enam persen per tahun hingga lunas sejak Februari 2013.

“Jadilah pejabat yang taat dan taat aturan. Kami sudah dua kali mengirimkan surat permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Sukoharjo,” ujarnya saat berbincang dengan Solopos.com di kawasan Baki. Sukoharjo, Minggu (27/9/2020).

Ajiyono meminta agar vonis eksekusi dilakukan oleh tergugat dengan membayar uang plus bunga enam persen per tahun. Nominal uang yang dibayarkan tergugat akan bertambah jika tidak segera dibayarkan karena ada tambahan bunga setiap tahunnya.

Baca:  Honda Megapro Korban Pembunuhan Sekeluarga di Baki Sukoharjo Hilang, Di Mana?

Pria yang akrab disapa Aji ini menyampaikan, LHP BPK merupakan bagian dari pertimbangan panel MA yang memutuskan memenangkan kasasi PT Ampuh Sejahtera terkait sengketa perkembangan Ir. Soekarno. “Putusan majelis hakim MA sudah berkekuatan hukum atau inkrah,” ujarnya.

Intip Garasi Rumah Cawali Solo Gibran Rakabuming Raka, Mobil 5 Lur!

Mengalokasikan Anggaran

Padahal, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah mengalokasikan anggaran untuk membayar uang plus denda kepada PT Ampuh Sejahtera. Anggaran tersebut dialokasikan dalam APBD 2020. Namun, manajemen PT Ampuh Sejahtera juga harus konsisten membayar denda sesuai ketentuan LHP BPK Jawa Tengah.

Dalam LHP BPK Perwakilan Jateng disebutkan terdapat beberapa pelanggaran, diantaranya proses penghitungan volume pekerjaan yang dilakukan tidak bersama antara perencana pelaksana, konsultan pengawas, dan PPK serta kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan konstruksi Ir. Soekarno sampai batas waktu ditentukan.

"Kejaksaan sudah memanggil manajemen PT Ampuh Sejahtera dan melakukan mediasi untuk menyelesaikan kasus perselisihan tersebut. Kami berupaya agar manajemen PT Ampuh Sejahtera konsisten membayar denda," kata Ketua Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Kantor, Tatang Agus Volleyantono.

Pasca 6 Tahun Berlalu, Sengketa Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo Belum Selesai tampil pertama kali di Solopos.com.